This item was filled under [ Koleksi Judul Skripsi ]
Rating: 4.8/5 (110 votes cast)
Kumpulan 100 Judul-judul Skripsi Ilmu Hukum :
Peranan Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin dan Penegakan Disiplin di Poltabes Yogyakarta
Pelaksanaan Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengaketa di Bidang Merek
Kajian Tentang Penerapan Klausula Arbitrase Dalam Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Hubungan Fungsional Antara Penyidik dan Penuntut Umum Pada Tahap Pra Penuntutan
Praktek Pelaksanaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 Pada Lembaga Perbankan
Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Setelah Berlakunya UU No.22 Th.1999
Pengaruh Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI GAAT 1994 terhadap Tuduhan Dumping oleh Uni Eropa Kepada Indonesia
Pelaksanaan Perjanjian Rekaman Musik Antara Haimusic Records Dengan Group Band Stereovila.
Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan (PPAT) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Uang.
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Umum Pedesaan dengan Jaminan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Pada PT. BRI Cabang Katamso Yogyakarta
Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan PAD Suatu Tinjauan Yuridis
Pengaruh WIPO Copyrihgt Treaty Terhadap Perlindungan Hak Cipta di Internet di Indonesia
Relasi Eksekutif dan LegislatifDaerah dalam Proses Demokratisasi di Indonesia
Praktek Prostitusi di Kawasan Pantai Samas Kabupaten Bantul dan Upaya Penaggulangannya
Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Selular
Mekanisme Impeachment Dalam Ketatanegharaan Indonesia
Pungutan Pajak Penghasilan Terhadap Kontraktor Dalam Sistem Kontrak Bisnis
Pengaruh Kemerdekaan Timor Leste Terhadap Status Kewarganegaraan Penduduk Timor Timur
Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sip[il di Kota Mataram
Pelaksanaan Fungsi Cek Silang (Crossed Cheque) Sebagai Alat Pembayaran di PT Bank BNI (Persero) 1946 Cabang UGM Yogyakarta
Pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1438 Tahun 2002 Terhadap Upaya Pemberantasan Terorisme di Indonesia Pasca Bom Bali
Kebijaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Sistem Keuangan Daerah di Propinsi Jawa Tengah
Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Antara Konsumen Dengan PT. BISF di Yogyakarta
Pengawasan Hak Syariah Oleh Bank Indonesia Berdasarkan UU.No.23 Tahun 1999 Tentang BI dan UU. No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 1999 Tentang BI
Kebijakan Tarif Bea Masuk Impor Gula Dalam Sistem Perlindungan Hukum Petani di Kabupaten Bantul
Perlindungan Hukum Terhadap Programer Komputer Dari Pembajakan Program Komputer Menurut UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002
Kebijakan Tarif Pajak Penghasilan Dalam Upaya Mendorong Investasi di Propinsi DIY
Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perjudian di Luar Negeri
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beras Keluarga Miskin Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bantul
Peranan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ditjen Pajak Dalam Menangani Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktek Iklan Televisi Menyesatkan
Kontribusi Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul
Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT Herona Express dan PT. Kereta Api Indonesia Cabang Yogyakarta
Faktor-Faktor Penyebab Perbuatan Pidana Penculikan Anak dan Upaya Penanggulangannya di DIY
Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Daerah Pantai (Studi Kasus Pantai Krakal Gunung Kidul)
Pelaksanaan Perjanjian Sewa MenyewaRuangan Perkantoran Antara Penyewa Dengan Pemilik Gedung Pada PT.Anem Kosong Anem (AKA)
Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Kaitannya Dengan Bisnis Properti
Dilema Asas Kerahasiaan Bank Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang
Kebijakan Pajak Hotel Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman
Pengaturan Prinsip Personal Liability, Piercing The Corporation Veil, dan Business Judgement Rule Dalam UUPT
Legalitas Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Sistem Perizinan di Kabupaten Kulon Progo
Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah No.11 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kasus: Kabupaten Gunungkidul)
Penyelesaian Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AU.
Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Antara PT.Adita Graha Asri Dengan Konsumen di Kota Yogyakarta
Pelaksnaan Otonomi Program Keluarga Berencana (KB) Oleh BKKBN DIY Eks BKKBN Kabupaten/Kodya di Yogyakarta
Hubungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu di DIY
Efektivitas Peran P4D Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial di DIY
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman
Peran BPD Sebagai Pitra Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sleman
Analisis Yuridis Contemp of Coort Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih
Pelaksanaan PP. No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Sporadik Cara Swadaya Masyarakat di Bantul. (Studi kasus di Desa Sitimulyo)
Demokratisasi Pengaturan Pajak Restoran Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman
Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Paten dan Kendala-Kendalanya di Pengadilan Niaga
Pelaksanaan Perjanjian Arisan Kendaraan Bermotor CV Guyub Rukun di Kabuapten Sragen
Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Sistem Administrasi Keuangan Negara
Peran Pwengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Yogyakarta
Pengaruh Dinamika Hubungan Antara Indonesia Dan Australia Terhadap Dikeluarkannya Keppres RI No.128 Th 1999 Mengenai Pencabutan Perjanjian Pemeliharaan Keamanan antara Indonesia dan Australia
kekerasan Terhadap Wanita Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Pengguguran Kandungan Oleh Mahasiswa Ditinjau Dari Hukum Pidana
Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Jasa dan Operasional Pada PT BPRS Syarief Hidayatullah di Cirebon.
Sanksi Adat Carok Berkaitan Dengan Ps.340, 338 dan 351 KUHP di Wilayah Kab. Dati II Sumenep Madura.
Tanggungjawab Pemimpin proyek kepada Pemilik Proyek Sebagai Akibat Wanprestasi Rekanan di Dalam Proyek Pembangunan Gedung Milik Pemerintah (Studi pada proyek milik Pemda. Kab. Kulon Progo)
Pelaksanaan Yurisdiksi Negara Dalam Mengadili Pimpinan GAM Berdasarkan Hukum Internasional
Analisa Statuta Roma: Terorisme Sebagai Sebuah KejahatanThd. Kemanusiaan (Studi Kasus Terorisme Glogal dan Prakteknya di Indonesia)
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api di Indonesia (Studi kasus kecelakaan antara KA Empujaya dengan KA Gayabaru Malam Selatan).
Tinjauan Yuridis Perjanjian Melakukan Pekerjaan Antara Relawan dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia DIY.
Pengaturan Pajak Penerangan Jalan Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Bantul
Penetapan Locus Delicti Dalam Kejahatan Dunia Maya: Studi tentang Pembaharuan Hukum Pidana
Pendekatan Perse Ilegal dan Rule of Reason Terhadap Perjanjian Price Fixing Pada Transportasi Angkutan Darat.(Studi kasus penetapan tarif agkutan Bus Patas AC di Jakarta)
Peranan Badan Pengawas Pasar Modal Dalam penaggulangan Tindak Pidana Pencucian uang di Pasar Modal
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Program Komputer Dalam Praktek di DKI Jakarta Pasca UU. No.9 Th. 2002 Tentang Hak Cipta
Pelaksanaan Perjanjian Bantuan Pinjaman Modal Kerja dan Investasi Antara PT PLN Dengan Pengusaha Kecil di DIY
Studi Kasus Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pabrik Cambric GKBI Kabupaten Sleman
Peranan Ancaman Pidana Mati Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi melalui Media Video Teleconference
Pembebanan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di Bidang Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis
Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Alat Kontrasepsi Antara Rumah Sakit Swasta dengan Akseptor Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dengan Pekerja Pada PT ITU Aircon,co Cikupa Tangerang
Pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Perangkat Lunak Antara Software Developer Dengan Konsumen di Kab. Sleman.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Industri Kecil Shuttlecock Kalurahan Serengan, Kota Surakarta (Tinjauan Berdasarkan UU. No.13 Th.2003)
Peranan Badan Perwakilan Desa Terhadap Penggunaan Bantuan Pembangunan Desa
Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Purna Jual Motor Jialing di PT Sekar Prestasi Motor
Eksistensi Balai Lelang Mandiri Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet (Studi kasus PT Bank Mandiri Persero Tbk.)
Tinjauan Hukum Putusan Mahkamah Internasional Pada Kasus Pulau Sipadan-Ligitan Terhadap Eksistensi Indonesia Atas Pulau Sebatik
Pengaruh Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pembangunan Daerah di Kabupaten Sikka
Pelaksanaan Mogok Kerja Yang Dilakukan Oleh Serikat Pekerja Pada Perusahaan Swasta Nasional di Kabupaten Sleman
Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Informed Consent dan pertanggungjawaban Dokter Spesialis Kepada Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Yogyakarta
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan Terhadap Iklan Sebagai Sarana Promosi Dalam Transaksi Jual Beli
Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Franchise di Indonesia
Peran Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Rangka Peningkatan Good Corporate Governance Pada Bank Komersial
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya Perbanyakan Pengumuman dan Penerjemahan Buku-Buku Asing Oleh Penerbit Buku Tanpa Izin di Propinsi DIY
Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Penyaluran Perbekalan Farmasi Oleh Pedagang Besar Farmasi Kepada Apotek di DKI Jakarta
Pelaksanaan Pemberian Izin Perceraian Oleh Pejabat Yang Berwenang Bagi Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Yogyakarta
Peranan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Era Otonomi Daerah
Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pada Dinas Ketertiban Dalam Penegakan Peraturan Daerah No.5 Th.1988 Tentang Izin Mendirikan Bangun-Bangunan dan Izin Penggunaan bangun-Bangunan
Mekanisme Dept for Nature Swap (DNS) dan Peranannya Dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Hidup
Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Yang Tidak membagikan Deviden
Urgensi Peratifikasian Konvensi Migran 1990 Oleh pemerintah Indonesia Sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Perempuan Asal Indonesia di Saudi Arabia
Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik di Kabupaten garut
